Apakah Tiongkok memang tidak butuh demokrasi?
“China is a sleeping lion. Let her sleep, for when she wakes she will shake the world.” Napoleon Bonaparte
Tiongkok merupakan pendatang baru pada abad ke-21 yang menempati posisi dominan dalam politik ekonomi internasional. Beberapa pakar mengatakan bahwa kemunculan abad Asia ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India yang akan menyumbang GDP terbesar bersama Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-21 nanti.
Kehadiran Tiongkok tidak terlepas dari transformasi politik ekonomi domestiknya. Beberapa pakar mengklaim bahwa Tiongkok adalah negara berperadaban, daripada klaim sebagai negara bangsa, yang sudah tumbuh dan berkembang sejak peradaban Lao Tzu. Sistem tersebut terus dilestarikan oleh generasi muda Tiongkok, terlepas dari kemunculan komunisme hingga revolusi budaya pada abad ke-20.
Sejak Periode Deng Xiaoping, Tiongkok telah melakukan rangkaian reformasi ekonomi. Sekaligus, pada masa ini adalah awal dari Tiongkok mencoba menggabungkan sistem ekonomi sentralistik bersama kapitalisme sebagai masa depan sistem di negaranya. Sejak liberalisasi diperkenalkan, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hasilnya, Tiongkok diklalim telah membuka lapangan pekerjaab bagi 500 juta warganya. Dalam beberapa aspek, saat ini, Tiongkok diklaim memiliki ekonomi terbesar di dunia.
Namun demikian, setidaknya terdapat tiga permasalahan utama yang belum terselesaikan oleh Tiongkok hingga saat ini. Tiongkok harus berjuang untuk mengatasi tingginya risiko lingkungan, seperti polusi sebagai hasil dari industrialisasi. Korupsi juga masih merajalela dalam aktivitas pemerintahan. Selain itu, permasalahan hak asasi manusia dan politik yang represif juga menjadi kritik terhadap ada tidaknya demokrasi di Tiongkok. Sebaliknya, Pemerintah Tiongkok bangga dengan sistem yang diklaim telah berdiri sejak 2000 tahun lamanya; dalam politik kontemporer, sistem ini disebut dengan istilah meritokrasi.
Beberapa pakar kajian Tiongkok seperti Daniel A. Bell, misalnya, beranggapan meritokrasi adalah sistem yang paling relevan bagi Tiongkok saat ini. Menurut Daniel, demokrasi dianggap terlalu mewah dan mahal hingga masyarakat Tiongkok memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan mencapai kesejahteraan ekonominya. Selengkapnya silakan baca buku karya Daniel A. Bell berjudul, “The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy” (download di sini).
Diskusi lebih lanjut tentang ini, silakan menyaksikan Seri Head to Head pada Channel Al Jazeera yang menghadirkan Profesor Zhang Weiwei, penulis buku best seller berjudul “The China Wave: The Rise of A Civilizational State”, dari Fudan University (download di sini). Zhang Weiwei mengemukakan bahwa Tiongkok tidak membutuhkan dan tidak menginginkan adanya demokrasi di negaranya. Zhang Weiwei melakukan perbandingan antara Tiongkok dan India yang keduanya memulai pembangunan negara pada level yang sama namun keduanya saat ini mencapai pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Zhang menilai unggulnya tingkat pertumbuhan Tiongkok disebabkan oleh orisinalitas sistem Tiongkok, tanpa harus mencontek model demokrasi.
Dalam diskusi ini, dihadirkan tiga pakar sebagai panelis diskusi, antara lain Dan Wei Lien (novelis yang pernah terlibat dalam protes mahasiswa di Tiananmen Square), Dr. Martin Jacques (Penulis buku When China Rules the World) dan Stephen Chan (Profesor Politik Internasional, SOAS London).
Jadi, kembali pada pertanyaan: apakah memang Tiongkok tidak butuh demokrasi? Mari kita saksikan seri Head to Head berjudul, “Is democracy wrong for China?”